PERAN PEMUDA DAN MAHASISWA TERHADAP KEMAJUAN BANGSA ( ERA DULU DAN SEKARANG)

 Perlu kita ketahui bahwa peranan pemuda di era dulu dan sekarang ini khususnya mahasiswa sangat berbeda. Di sebabkan oleh semakin berkembangnya teknologi. Disini kita akan membahas terlebih dahulu peranan pemuda di era dulu.

Ø  PERANAN PEMUDA DI ERA DULU

Peranan generasi muda selalu mewarnai dalam setiap usaha –usaha untuk memerdekakan bangsa indonesia. Seperti yang kita lihat pada zaman penjajahan. Karena pada zaman penjajahan para pemuda rela mengorbankan seluruh jiwa dan raga demi mempertahankan bangsa indonesia dari tangan penjajah.  Dengan berdirinya organisasi-organisasi pemuda seperti Boedi utomo. Trikora dharma, Jong java dsb, merupakan salah satu bukti kepedulian para pemuda demi kemajuan bangsa. Pada dasarnya organisasi pemuda bersifat lokal kemudian berdiri PPPI yang merupakal awal lahirnya sumpah pemuda dengan adanya sumpah pemuda maka seluruh pemuda yang ada di indonesia menjadi bersatu dan sulit untuk di serang oleh musuh. Dan dengan kegigihan para pemuda maka pada tanggal 17 agustus 1945 , di kumandangkannya proklamasi kemerdekaan indonesia yang di bacakan oleh soekarno dan M. Hatta. Di jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 yaitu di rumah soekarno

 Walupun banyak tantangan yang harus ditempuh oleh para pemuda tetapi mereka tetap berusaha keras supaya bangsa indonesia bebas dari penjajahan dan rakyat indonesia tidak lagi menderita seperti waktu adanya penjajahan oleh bangsa lain. Setelah di proklamasikan kemerdekaan indonesia , para pemuda mulai melakukan pemberontakan di berbagai wilayah dan mengusir para penjajah dan merebut wilayah-wilayah dari tangan para penjajah, akhirnya bangsa indonesia bersih dari jajahan bangsa lain. Coba kita bayangkan seandainya dulu para pmuda tidak peduli dengan kemerdekaan bangsa indonesia mungkin saat ini negara kita masih dijajah oleh bangsa lain. Maka untuk mengenang jasa-jasa para pemuda pada zaman dulu khusunya pada zaman penjajahan, bangsa indonesia memperingati hari sumpah pemuda setiap tanggal 28 oktober.

Ø  PERANAN MAHASISWA  DI ERA SEKARANG

Mahasiswa adalah generasi yang dicetak untuk tujuan pengembangan profesinya ia tekuni di dunia kampus. Merekanlah yang kelak memejukan keprofesian  indonesia sesuain dengan bidang mereka masing-masing. Maka dari itu mahasiswa mulai aktif dalam berorganisasi baik di dunia kampus atau di luar kampus. Mahasiswa memiliki potensi yang besar dibandingkan kelompok masyarakat yang lain, karena pemikiran kritis mereka dan sebagai motor penggerak kemajaun ketika masyrakat melakukan proses pembangunan. Dimata masyarakat, mahasiswa adalah agen perubahan sosial karena mereka merupakan selaku insan akademis dipandang memiliki kekuatan intelektual. Sudah menjadi keharusan bagi seorang atau sekelompok mahasiswa untuk aktif dalam menyoroti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

Akan tetapi peran pemuda saat ini sudah tidak lagi seperti peran pemuda pada zaman dulu, seolah –olah sudah tidak lagi mewarisi semangat nasionalisme yang dimiliki pemuda pada zaman dulu. Hal ini disebabkan arus teknologi yang semakin canggih saja, sehingga membuat para pemuda saat ini terlena lupa akan tugas sebagai pemegang estafet pembangunan masa depan. Dan ada banyak yang menjadi pemicu lunturnya semangat kebangsaan yang merupakan warisan para pendahulu salah satunya adalah kejenuhan para pemuda dalam memandang wacana kebangsaan yang di kumandangkan elite politik di indonesia. Sebab lainnya adalah tidak adanya kepercayaan dari golongan tua kepada golongan muda untuk mengadakan transfer ilmu, pengalaman dan kewenangan.

Sealin itu peniruan  gaya hidup kebarat-baratan merupaka salah satu dampak yang kini menyerang banyak dari saudara-saudara kita yang mabuk-mabukan, terlibat di dunia malam bahkan kasus narkoba. Gaya hidup seperti inilah yang dapat merusak generasi muda. Selaintu kebanyakan dari mahasiswa lebih banyak menghabiskan waku dengan kegiatan yang kurang jelas manfaatnya, forum-forum diskusi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kenegaraan tidak pernah dijejali oleh mahasiswa sebaliknya tempat-tempat hiburan malah disukai oleh mahasiswa. Bila generasi muda menjadi rusak, bisa-bisa negara kita di jajah lagi oleh bangsa lain. Sekarang saja sudah terlihat dengan banyaknya kekeyaan bangsa indonesia yang digerogotin oleh bangsa lain di tambah hutang indonesia kepada bangsa lain semakin banyak saja.

BAB 4 PENDAPATAN NASIONAL PERTUMBUHAN, DAN STRUKTUR EKONOMI

4.1     KONSEP-KONSEP PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA

Isrilah “pendapatan nasional” dalam arti sempit  adalah terjemahan langsung dari national income. Sedangkan dalam arti luas, “pendapatan nasional” danapat merujuk ke Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP); Produk Nasional Neto (PNN) atau Net National Pruduct (NNP); atau merujuk kepada Pendapatan Nasional (PN) alias National Income (NI).

4.1.1 Metode Penghitungan Pendapatan Nasional

Produk Nasional Bruto (PNB) adalah produk domestic bruto ditambah pendapatan neto atas factor luar negeri. Yang dimaksud dengan pendapatan neto atas factor luar negeri ialah pendapatan atas faktor produksi warga negara Indonesia yang dihasilkan di (diterima dari) luar negeri dikurangi pendapatan atas faktor produksi warga negara asing yang dihasilkan di (diperoleh dari) Indonesia. Dari produk nasional bruto dikurangi seluruh penyusutan atas barang-barang madal tetep yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.

4.1.2 Metode Penghitungan Nilai Riil

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi riil, terlebih dahuluharus dihilangkan pengaruh perubahan harga yang melekat pada angka-angka agregat ekonomi menurut harga berlaku (current price), sehingga terbentuk angka agregat ekonomi menurut harga konstan (constan prices) tahun tertentu. Dalam hal ini, ada tiga metode untuk mengubah angka menurut harga berlaku menjadi angka menurut harga konstan yaitu (1) metode revolusi; (2) metode ekstrapolasi; dan (3) metode deflasi.

4.1.3 Metode Penghitungan Nilai Tambah

Nilai tambah (added value) adalah selisih antara nilai akhir (harga jual) sutau produk dengan nilai bahan bakunya. Untuk menghitung nilai tambah menurut harga konstan terdapat emapat macam  cara yaitu (1) metode deflasi ganda; (2) metode ekstrapolasi langsung; (3) metode deflasi langsung; dan (4) metode deflasi komponen pendapatan.

Metode deflasi ganda dalam menghitung nilai tambah dilakukan jika keluaran (out put) menurut harga konstan dihitung terpisah dari masukan-atara (intermediate-input) menurut harga konstan. Metode deflasi langsung dilakukan dengan menggunakan indeks harga implisit dari keluran atau secara langsung menggunakan indeks harga produksi yan sesuai, kemudian dijadikan angka pembagi terhadap nilai tambah menurut harga yang berlaku.

4.2     PENDAPATAN PER KAPITA DAN KEMISKINAN

Pertumbuhan ekonomi, yang untuk angka-angka di atas dihitung berdasarkan pendekatan nilai riil produk domestic bruto (groos domestic product), bukan semata-mata menunjukkan peningkatan produk atau pendapatan secara makro. Sekedar gambaran, jika pada tahun 1984 pendapatan per kapita kita baru sekitar US$450 per tahun, kini sudah mencapai peningkatan sekitar US$740. Dengan pendapatan per kapita sebesar ini,Indonesia, merut Bank dunia tergolong sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah.  

4.3     STRUKTUR EKONOMI INDONESIA

Struktur ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan. Struktur ekonomi dapat dilihat setidak-tidaknya berdasarkan empat macam sudut tinjauan yaitu:

1.     Tinjauan makro-sektoral;

2.     Tinjauan keruangan;

3.     Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan;

4.     Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan.

Dua yang disebut pertama merupakan tinjauan ekonomi murni, sedangkan dua yang disebut kemudian merupakan tinjauan politik.

Berdasarkan tinjauan makro-sektoral sebuah perekonomian dapat berstruktur misalnya agraris (agricultural), industrial (industrial), atau niaga (commercial); tergantung pada sektor produksi apa/mana yang menjadi tulang punggung perekonomian yang bersangkutan. Berdasarkan tinjauan keruangan (spesial), suatu perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kedesaan/tradisional dan berstruktur kekotaan/modern.

4.3.1 Tinjuan Makro-Sektoral

Dilihat secara mekro-sektoral [berdasarkan konstribusi sektor-sektor produksi (lapangan usaha) dalam membentuk produk domestik bruto] perekonomian Indonesia yang hingga tahun 1990 masih agraris kini sudah berstruktur industrial. Sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDB yang pada tahun 1969 masih 46,9% menjadi hanya tinggal 17,6% pada tahun1993 (menurut perhitungan harga konstan tahun 1983). Di lain pihak peranan sektor industri pengolahan (manufacturing) meningkat dari 8,3% menjadi 21,1% untuk ukuran waktu yang sama.

Jadi, ditinjau secara makro-sektoral struktur ekonomi Indonesia sesungguhnya masih dualistis. Sumber daya pencaharian utama sebagian besar penduduk masih sektor pertanian. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut masih agraris. Akan tetapi penyumbangan utama pendapatan nasional adalah sektor industri pengolahan. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut sudah industrial. Semua itu berarti bahwa secara makro-sektoral ekonomi Indonesia baru bergeser dari struktur yang agrar’s ke struktur yang industrial.

4.3.2 Tinjauan Lain

Dilihat dengan kacamata politik, sejak awal Order Baru hingga pertengahan dasawarsa 1980an perekonomian Indonesia berstruktur etatis. Pemerintah atau negara, dengan BUMN-BUMN  dan BUMD-BUMD sebagai kepanjangan tangannya, meripakan pelaku utama ekonomi. Baru mulai pertengahan dasawarsa kemarin peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-berangsur berkurang, sesudah pemerintah secara eksplisit melalui GBHN 1983 / pelita IV mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.

Stuktur  ekonomi yang tengah kita hadapi saat ini sesungguhnya merupakan suatu struktur yang transisional. Kita sedang beralih dari struktur yang agraris ke industrial; dari struktur yang etatis ke borjulis; dari struktur yang kedesaan/tradisional ke kotaan/mederen; sementara dalam hal birokrasi dan pengambilan keputusan mulai desentralistis.

4.4     KONSEP-KONSEP PENDAPATAN DITINJAU KEMBALI

Konsep pendapatan nasional yang selama ini diterapkan dianggap belum memasukkan faktor biaya kerusakan lingkungan di dalam penghitungannya. Akibat, bukan saja angka pendapatan nasional yang dihasilkan berlebihan (over-continued), tapi juga menyebabkan orang menjadi kurang peduli akan lingkungan hidup.

Konsep pendapatan nasional harus di modifikasi, didekorasi dengan biaya kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan ekonomi. Apabila pendapatan nasional yang di maksud dihitung dengan konsep Gross Domestic Product (GDP) dan biaya lingkungan dilambangkan dengan EC (Environmental Cost), maka secara sederhana GDP yang dimodifikasi dapat dirumuskan sebagai:

Modified GDP = Conventional GDP – Environmental cost

Biaya kerusakan lingkungan (EC) meliputi nilai ekonomi yang hilang akibat missalnya berkurangnya tingkat kesuburan tanah; keruhnya air sungai sehingga penggunaannya menjadi terbatas; penipisan cadangan sumberdaya alam; dan ongkos pemulihan kesehatan yang terpaksa dikeluarkan masyarakat karena pencemaran lingkungan.

Tinjauan ulang konsepsional bukan hanya terhadap pendapatan nasional secara agregat. Akan tetapi juga terhadap konsep pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita gianggap kurang memadai untuk pebandingan internasional. Penyeragaman satuannya ke dalam dollar Amerika Serikat (US$), dengan argumentasi agar dapat diperbandingkan, secara metodologi kini disadari potensial menyesatkan. Daya beli riil pendapatan per kapita tersebut di masing-masing negara tidak tercemin. Sebagai alternatifnya, maka diajukan konsep baru bernama). purchasing power parity (PPP).

BAB 3_Sistem Ekonomi Indonesia

1.    Pengertian Sistem

Sebuah system pada dasarnya adalah suatu  “organisasi besar” yang menjalin hubungan berbagai subjek ( atau objek ) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah system dapat berupa orang-orang atau masyarakat, untuk suatu system social atau system kemasyarakatan,.

Kehadiran subjek-subjek ( atau objek-objek ) semata belumlah cukup untuk membentuk sebuah system. Itu baru merupakan himpunan subjek, atau himpunan objek. Himpunan subjek atau himpunan objek tadi baru membentuk sebuah system jika lengkap dengan perangkap kelembagaan yang mengatur dan menjalin tentang bagaimana subjek/objek yang ada bekerja, berhubungan dan berjalan atau dijalankan. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga atau wadah tempat subjek ( objek ) itu berhubungan, yang mengatur hubungan subjek ( objek ) tersebut agar serasi.

Keserasian hubungan antarsubjek ( antarobjek ) termasuk bagian atau syarat sebuah system  karena sebagai suatu “organisasi”, setiap system mempunyai tujuan tertentu. Guna membentuk dan memelihara keserasian itu maka diperlukan  kaidah atau norma-norma tertentu yang harus dipatuhi oleh subjek-subjek ( objek-objek ) yang ada dalam bekerja dan berhubungan satu sama lain.

Kaidah atau norma dimaksud bisa berupa aturan dan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, untuk suatu system yang menjalin hubungan antarorang. Norma tadi biasa pula bisa berupa ketentuan-ketentuan administratif, umapamanya syarat penerimaan dan promosi dalam system kepegawaian, standar prestasi dalam system penggajian.

Sebuah system bukan sekadar himpunan suatu subjek, bukan juga sekedar himpunan kaidah atau norma dan bukan pula sekadar kumpulan lembaga/badan/organisasi. System adalah jalinan semua itu, mencakup subjek ( objek ) dan perangkat kelembagaan yang membentuknya.

System dapat dipilah menjadi beberapa subsistem, yakni system-sistem lebih kecil yang merupakan bagian dari dirinya. Sebaliknya, setiap system pada hakekatnya senantiasa merupakan bagian dari sebuah suprasistem, yakni sebuah system lebih besar kemana ia menginduk. Suatu system tidak bisa berdiri sendiri, melainkan terkait dengan system lain.

Kesadaran dapat menghindarkan kita dari perangkap kepicikan, yakni memandang sesuatu secara tegar hanya berdasarkan tinjauan sempit sebuah bidang. Sebaliknya, kesadaran demikian akan memperluas wawasan kita, yakni memandang secara arif berdasarkan pemahaman lintas bidang. System ekonomi tidaklah berdiri sendiri, ia terkait dengan system-sistem lain dalam sebuah suprasistem kehidupan social-kemasyarakatan.

2.    System ekonomi dan system politik

System ekonomi adalah suatu system yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Subuah system ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelebagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi ( formal ataupun non formal ), cara kerja, mekanisme hubungan, hukum dan peraturan-peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma-norma lain ( tertulis atau tidak tertulis ).

Suatu system ekonomi tidaklah berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sebuah system ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suprasistem kehidupan masyarakat.

System ekonomi berkaitan erat dengan system-sistem sosial lain yang berlangsung didalam masyarakat. Kecenderungan umum bahwa system ekonomi disebuah Negara “bergandengan tangan” dengan system politik di Negara bersangkutan.

System ekonomi suatu Negara dikatakan bersifat khas, sehingga bisa dibedakan dari system ekonomiyang berlaku atau diterapkan di Negara lain, berdasarkan beberapa sudut tinjauan seperti :

1.    System kepemilikan sumber  daya atau faktor-faktor produksi

2.    Keleluasan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya.

3.    Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

3.    Kapitalisme dan sosialisme

Secara garis besar, dikenal dua macam system ekonomi yang ekstrem, system ekonomi kapitalis dan system ekonomi sosialis.

Dalam system ekonomi kapitalis mengakui adanya kepemilikan individual atas sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Tidak terdapat kekangan atau batasan bagi orang perorangan dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya.

Campur tangan pemerintah atau Negara sangat minim, pemerintah berkedudukan sebagai pengamat dan pelindung perekonomian.

Sistem ekonomi sosialis adalah sebaliknya. Sunber daya ekonomi atau faktor produksi diklaim sebagai milik Negara. System ini lebih menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalan kan dan memajukan perekonomian. Imbalan yang diterimakan pada orang perorangan didasarkan pada kebutuhannya, bukan berdasarkan jasa yang dicurahkan. Campur tangan pemerintah sangatlah tinggi, justru pemerintahlah yang menentukan dan merencanakan tiga persoalan pokok ekonomi ( what,how, for whom )

Dalam terminolgi teori mikroekonomi, system ekonomi kapitalis merupakan suatu system ekonomi yang menyandarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar, mekanisme pasarlah yang akan menentukan secara efisien ketiga pokok persoalan ekonomi.

Sedangkan system ekonomi sosialis adalah sebaliknya. Pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat, oleh karena itu pemerintah turut aktif bermain dalam perekonomian. Satu hal penting untuk dicatat berkenaan dengan system ekonomi sosialis adalah bahwa system ini bukanlah system ekonomi yang tidak memandang penting peranan kapital.

Diantara kedua system ekonomi tersebut terdapat sebuah system lain yaitu campuaran antar keduanya. System ekonomi campuran pada umumnya diterapkan oleh Negara-negara berkembang atau Negara-negara dunia ketiga.

4.    Persaingan terkendali

Iklim persaingan berekonomi dan kompetisi berbisnis di Indonesia bukanlah persaingan yang bebas lepas, melainkan persaingan yang terencana-terkendali. Dalam system ekonomi kapitalis, persaingan bersifat bebas tanlpa kendali pemeriontah. Sedangkan dalam system ekonomi sosialis, perencanaan terpusat, sehingga persaingan praktis terkendali, atau bahkan tidak ada sama sekali. Indonesia tidak demikian. Persaingan tetap/ada, akan tetapi dalam beberapa hal terkendali. Pemerintah turut bermain dalam perekonomian yaitu berperan sebagai stabilisator dan dinamisator yang dimainkan baik oleh lembaga departemen ataupun badan-badan usaha milik Negara.

5.    Kadar kapitalisme dan sosialisme

Unsur-unsur kapitalisme dan sosialisme jelas terkandung dalam pengorganisasian ekonomi Indonesia. Untuk melihat seberapa tebal kadar masing-masing “isme” ini mewarnai perekonomian, dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama adalah dengan pendekatan factual structural, yakni menelaah peranan pemerintah atau Negara dalam struktur perekonomian. Kedua adalah pendekatan sejarah, yakni dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.

Untuk mengukur kadar kerterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan factual structural, dapat digunakan persamaan Agregat Keynesian yang berumuskan Y= C + I + G + ( X-M ). Dengan formula ini berarti produk atau pendapatan nasional dirinci menurut penggunaan atau sektor pelakunya. Kesamaan ini merupakan rumus untuk menghitung pendatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Variabel C melambangkan pengeluaran ( konsumsi ). Variabel I melambangkan pengeluaran investasi perusahaan. Variable G yang melambangkan konsumsi pemerintah. Adapun X dan M masing-masing melambangkan ekspor dan impor.

Pengukuran kadar keterlibatan pemerintah dengan pendekatan factual struktual dapat pula dilakukan dengan mengamati peranan pemerintah secara sektoral. Maksudnya, keterlibatan pemerintah dalam mengatur sector-sektor produksi dan berbagai kegiatan bisnis, terutama dalam hal penentuan harga dan dan tata niaganya.

Dengan pendekatan sejarah dapat dipelajari betapa bangsa atau masyarakat kita tidak pernah menrima pengelolaan makroekonomi yang terlalu berat ke kapitalisme ataupun sangat bias ke sosialisme.